Dalam suatu negara, ada dua kebijakan yang digunakan pemerintah dalam mengelola kegiatan dan kondisi ekonomi yaitu Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. Sebelumnya tekah dibahas mengenai kebijakan moneter. Lalu apa itu Kebijakan Fiskal? Kebijakan fiskal merupakan Kebijakan ekonomi yang buat dan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengelola kondisi perekonomian negara agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Jika kebijakan moneter dilakukan oleh instrumen moneter dalam hal ini adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kebijakan moneter dilakukan oleh pemerintah dengan instrumen utamanya yaitu pendapatan dari pajak dan juga pengeluaran/ belanja negara. Kebijakan fiskal dilakukan dengan cara mengubah pola penerimaan yang berupa pajak dan pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah.

Dalam implementasinya, kebijakan fiskal dilakukan dengan cara mengatur Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) serta mengubah angka-angka yang ada untuk mendapatkan keadaan yang sesuai dengan tujuan penyusunan APBN.

Berbeda dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal lebih cenderung pada pengelolaan pendapatan yang berasal dari pajak dan pengeluaran belanja negara meskipun sebenarnya tujuannya sama yaitu untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Sedangkan kita tahu kebijakan moneter lebih menekankan pada kestabilan jumlah uang beredar yang ada dalam masyarakat.

Selain dari pengertian tersebut, agar lebih jelasnya berikut beberapa pengertian kebijakan fiskal menurut para pakar atau ahli.

  • Zain (2008)

Instrumen utama dari kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan penerimaan berupa pajak, dimana pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah yang diatur oleh undang-undang untuk pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalan fungsi pemerintah serta tidak mengandung unsur imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak.”

  • Alam (2007)

“Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.”

  • Haryadi (2014)

“Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara menuju arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan, dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.”

Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara umum, sama dengan kebijakan moneter, tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mengatur, mengelola dan menentukan arah perekonomian suatu negara. Namun secara rinci, kebijakan fiskal ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

  • Untuk mewujudkan kestabilan ekonomi secara nasional
  • Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional
  • Untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa agar laju inflasi dapat dikendalikan
  • Untuk mendorong laju investasi di Indonesia
  • Untuk mencapai pemerataan dan pendistribusian pendapatan
  • Untuk menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas
  • Untuk mewujudkan keadilan nasional

Fungsi Kebijakan Fiskal

Selain tujuan, dibuatnya kebijakan fiskal juha memiliki beberapa fungs yang saling melengkapi satu sama lain, diantaranya adalah:

  1. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Fungsi dari kebijakan fiskal salah satunya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pengoptimalan yang dimaksud disini adalah memaksimalkan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua komponen tersebut harus ada dan harus seimbang.

  1. Mengoptimalkan Aktivitas Investasi

Selain memaksimalkan sumber daya, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk mengoptimalkan aktivitas Investasi. Mengapa? karena investasi merupakan pendapatan devisa negara. Hal ini pastinya akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan negara maupun dari sisi pengusaha dan investor.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Pada fiscal policy terdapat dua instrumen utama, yaitu pengeluaran (belanja negara) dan pendapatan (dari pajak). Berikut penjelasan singkatnya:

  1. Pendapatan Negara (Pajak)

Instrumen utama dari kebijakan fiskal adalah pajak. Pajak berfungsi sebagai pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Pajak ini bersifat memaksa untuk semua rakyat dan tercantum dalam konstitusi, dimana semua wajib membayar pajak (perorangan dan badan usaha) serta wajib memberikan kontribusi pada negara.

  1. Pengeluaran Negara

Instrumen kebijakan fiskal selanjutnya adalah pengeluaran negara dimana semua sudah disusun dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Pengeluaran pemerintah ini memiliki banyak sekali jenisnya, mulai dari biaya untuk pembangunan infrastruktur, pengeluaran pembangunan untuk masyarakat umum, hingga biaya untuk keperluan operasional pemerintah sendiri.

Berdasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluarannya, yang termasuk dalam kebijakan fiskal adalah:

  1. Kebijakan Anggaran Surplus

Kebijakan anggaran surplus merupakan kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan semua pendapatan untuk pengeluaran/ belanja dalam anggaran belanja negara. Maka dari itu, pemerintah dapat menabung atau menambah tabungan serta dapat menekan angka inflasi.

  1. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan fiskal seimbang adalah kebijakan pemerintah dengan cara membuat jumlah penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama. Keunggulan kebijakan ini adalah negara tidak perlu meminjam dana dari negara asing. Namun kebijakan ini juga memiliki kekurangan dimana kondisi ekonomi nasional menjadi tidak menguntungkan atau bahkan terpuruk.

  1. Kebijakan Fiskal Dinamis

Kebijakan fiskal dinamis merupakan kebijakan yang hampir sama dengan kebijakan seimbang, tetapi terdapat improvisasi di dalamnya yaitu jumlah pengeluaran dan pemasukan sama namun bisa juga keduanya akan bertambah besar seiring berjalannya waktu. Kebijakan fiskal dinamis dilakukan untuk mengatur kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring waktu.

  1. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan ini ialah kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus atau dapat dikatakan  jumlah pendapatan lebih rendah dibandingkan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal defisit dilakukan ketika terjadi kelesuan dan depresi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Akan tetapi, kebijakan ini memiliki kekurangan yaitu anggaran negara selalu dalam kondisi kekurangan. Untuk mengukur kebijakan fiskal defisit terdapat beberapa jenis perhitungan yaitu diantaranya:

  • Defisit Konvensional

Defisit Konvensional merupakan defisit yang penghitungannya berdasarkan pada jumlah sisa antara total pembelanjaan dan total pengeluaran termasuk juga jika ada hibah.

  • Defisit Moneter

Defisit Moneter, ialah defisit yang penghitungannya berdasarkan pada selisih antara realisasi total penerimaan dengan total belanja negara. Dalam total penerimaan tidak terdapat pembayaran pokok atau utang, dan di total perbelanjaan negara tidak ada piutang.

  • Defisit Operasional

Defisit Operasional, merupakan defisit moneter yang penghitungannya berdasarkan pada nilai riil, bukan pada nilai nominal.

  • Defisit Primer

Defisit Primer, merupakan defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi belanja (diluar pembayaran pokok dan utang) dengan total penerimaan.

Berdasarkan Teori

Berdasarkan teori, terdapat berbagai macam-macam kebijakan fiskal tersebut yaitu diantaranya adalah:

  1. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan ini dipilih untuk digunakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat tidak langsung dari adanya pendapatan nasional.

  1. Kebijakan Fiskal Disengaja

Kebijakan fiskal disengaja adalah bertujuan untuk mengatasi berbagai problem ekonomi secara nasional. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan pajak maupun melalui perubahaan pengeluaran negara. Dalam kebijakan fiskal disengaja terdapat 3 bentuk diantaranya adalah:

  • Mengubah pengeluaraan pemerintah
  • Mengubah sistem pemungutan pajak
  • Mengubah pengelolaan pemerintah dan sistem pemungutan pajak secara nasional
  1. Kebijakan Fiskal Tak Disengaja

Kebijakan fiskal tak disengaja ini bertujuan untuk mengendalikan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Ketika kondisi ekonomi mengalami depresi, kebijakan ini akan menambah aktivitas ekonomi. Sedangkan ketika kondisi ekonomi mengalami inflasi, kebijakan ini akan menekan angka inflasi tersebut. Jenis kebijakan tak disengaja ini termasuk di dalamnya pajak proporsional, pajak progresif, asurangsi pengangguran, kebijakan harga minimum.

Contoh Kebijakan Fiskal

Terdapat beberapa contoh kebijakan fiskal yang dapat diterapkan dalam suatu negara diantaranya adalah:

  • Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak untuk menambah pendapatan negara.
  • Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara asing.
  • Kebijakan tentang mewajibkan masyarakat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menambah wajib pajak.
  • Kebijakan untuk mengelola dan mengatur anggaran dengan mengurangi pembelajaan negara dan atau menaikkan pajak agar perekonomian menjadi lebih stabil.

Demikian itulah penjelasan lengkap mengenai pengertian, tujuan, fungsi, jenis-jenisnya, serta contoh kebijakan fiskal. Semoga artikel ini bermanfaat!!

Lihat juga

Sistem EKonomi Kapitalis Pengertian Kebijakan Moneter
Pengertian Uang Uang Kartal
[spoiler title=’Sumber’ style=’default’ collapse_link=’true’]https://www.cekkembali.com/kebijakan-fiskal-x/[/spoiler]
Kategori: Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: